Not known Factual Statements About intelijen indonesia

Not known Factual Statements About intelijen indonesia

Blog Article

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Dalam pengertian personil Satgas harus kaya akan ide, tidak pernah kehabisan akal dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah;

This can be simply because BAIS has predicted that since the Fall of Soeharto, Indonesia impact inside the geopolitical entire world will probably be pretty weakening and there'll be a robust and large interior and exterior risk from international locations that want to wreck Indonesia sovereignty, for that reason BAIS seems to be voluntarily beginning close intelligence cooperation with China so Indonesia has a really effective and effective Device of deterrence, bargaining electric power and retaliation all through earth.[23][26]

The write-up will respond to issues in excess of the backflow of democracy While using the whole Charge of the president around BIN. The views expressed Listed below are purely own and they are not relevant to the thoughts or attitudes of any federal government organizations.[four]

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.

Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.

Ancaman yang terus berkembang membutuhkan respon yang cepat dan tepat dari lembaga intelijen, dan product Risk-Based mostly Intelligence diharapkan dapat menjadi acuan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada.

Rizal Darma Putra menegaskan bahwa design pendekatan ancaman harus menjadi standar bagi BIN untuk mengantisipasi ancaman dengan tepat waktu. Dalam konteks transisi kekuasaan, kemampuan intelijen untuk menganalisis ancaman menjadi semakin penting.

On seventeen November 1952, General Nasution was suspended as Military Main of team subsequent Military indiscipline around command and assistance that threatens the government. Within the 1950s, the navy articulated the doctrines of dwifungsi and hankamrata, the military services roles within the nation's socio-political advancement in addition to protection; and also a prerequisite the methods on the people be at the decision on the armed forces and police In the event the Condition warrants it.

An additional problem is the sectoral rivalry involving the army, law enforcement, and strategic intelligence companies, all of that happen to be oriented in the direction of inner security threats and domestic intelligence operations. Domestic threats kind a contested operational domain, a ‘grey’ zones of defense, stability, and intelligence threats.

From the Soekarno period, the problem for that intelligence Corporation was With all the BKI coordination system at the level of institutional leadership (including the Head of the Legal professional Typical’s Place of work as well as the Army Management) who weren't active in technological coordination functions. In practice, leaders frequently appoint officers not proficient to create immediate selections or of reduced rank. Subsequently, BKI, which was recognized depending on Government Regulation no. sixty four of 1958, was only fewer than a yr old. President Soekarno then fashioned BPI by means of Government Regulation no.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan design Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, design demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang simbolis dengan yang substansialis. Hal ini bisa dibuktikan dengan Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik menjadi tiga mainstream politik, yakni social demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) merupakan keberhasilan Soeharto yang harus diacungi jempol. Bila tiga mainstream politik itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun Baca selengkapnya reformasi, saya sangat meyakini bahwa partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam akan berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam.